Bayangkan ditengah rakyat menderita, tega-teganya uang untuk bantuan sosial (Bansos) rakyat miskin dikorupsi. Angka korupsinya dahsyat pula hingga triliunan rupiah.
Tidak hanya Bansos ternyata korupsi juga terjadi di sektor pajak, alutsista, dan lain-lain. Puluhan hingga ratusan milyar dikorupsi, bahkan secara total diduga kuat angka korupsinya mencapai triliyunan rupiah juga.
Ya, penguasa berpesta dengan kue korupsi. Kini ditengarai sedang terjadi semacam ‘bancakan uang APBN’ untuk modal pemilu 2024. Ya, penguasa pesta uang APBN. Rakyat tak usah diperhatikan.
“Persetan Rakyat !” Kata anggota DPR versi DPR-Musikal yang viral itu. Terjadinya korupsi yang terus-menerus ini menyebabkan indek persepsi korupsi (corruption perception Index) Indonesia sangat buruk, skornya 37 (Transparency International,2020).
Itu artinya rapotnya masih merah karena skor 37 dari rentang 0 sampai 100.
Kini rezim makin berpesta karena UU KPK versi revisi sudah disahkan, upaya 51 Guru Besar yang meminta Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga ditolak, dan puluhan penyidik KPK yang berintegritas kini tersingkir melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan yang janggal itu.
KPK dan MK dua lembaga yang dibangun dengan darah dan nyawa Reformasi kini lunglai terpuruk di titik nadir. Cendekiawan Yudi Latif disebuah media nasional menyebut ini sebagai Penghancuran Pencapaian (6/5/2021).
Ya penguasa berpesta, sebab koruptor yang merugikan negara puluhan triliun rupiah dibebaskan.
Sejak UU KPK yang baru disahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) untuk koruptor BLBI yang merugikan uang negara triliunan rupiah itu.
Itu permulaan, sangat mungkin akan ada SP3 berikutnya. Para penguasa bisa berkesimpulan korupsi tidak apa-apa nanti juga bisa di SP3. Itu narasi pesta para penguasa. Miris dan menyakitkan.
Agenda reformasi untuk memberantas korupsi makin hancur lebur. Mereka berpesta ditengah remuknya harapan rakyat. Berpesta di tengah rakyat sengsara!
[RMOL]
Ubedilah Badrun
Penulis adalah Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta
