Melalui National Democratic Institute for International Affairs (NDI) sebuah lembaga internasional yang didanai World Bank Institute (WBI) yang merupakan bagian dari Kelompok Bank Dunia, telah meningkatkan daya operasi mereka untuk melakukan perubahan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Mereka membutuhkan suatu perubahan yang besar dan mendasar agar seluruh konstitusi dan kebijakan Indonesia sejalan dan tunduk sepenuhnya pada rezim internasional.
Mereka merancang momentum perubahan, menciptakan krisis ekonomi, menciptakan darurat politik, yang kesemuanya menjadi pintu masuk dengan gelaran karpet merah untuk perubahan mendasar baik sistem politik, ekonomi maupun sosial budaya agar sejalan dengan kepentingan elite keuangan global.
Lembaga ini telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1996, mendukung berbagai organisasi di Indonesia. Jadi mereka telah memiliki roadmap jauh jauh hari sebelum Soeharto jatuh).
NDI juga telah bekerja dengan partai politik dan organisasi pemantauan pemilu lebih intensif sejak transisi demokrasi dimulai pada tahun 1998. NDI adalah organisasi yang mengambil peran paling penting dalam amandemen UUD 1945.
Selain itu, Internastional Monetary Fund (IMF) mengucurkan dana lebih dari USD 51,2 miliar dalam proyek krisis moneter (1997-2002).
Krisis yang diciptakan oleh rezim internasional yang tujuan akhirnya adalah merampas uang, emas dan sumber daya ekonomi Indonesia dan sekaligus menyukseskan agenda agenda politik rezim Internasional.
Pada Juni 1999, sebuah alinasi dibangun untuk melakukan perubahan konstitusi melalui inisiatif kerja sama dari Bank Dunia, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
UNDP memberikan dukungan dana sejumlah 60,4 juta dolar AS dalam proyek reformasi politik terbesar yang pernah dibuat lembaga tersebut untuk sebuah negara.
Selanjutnya pemerintah Belanda untuk tahun 2000 mengalokasikan melalui program Bank Dunia sebesar 38 juta dolar AS, melalui aktivitas gabungan UNDP, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk tujuan reformasi sebesar 12,25 juta dolar AS dan dalam bentuk ODA (utang) Belanda kepada Indonesia juga melalui saluran multilateral untuk proyek reformasi sekitar 25 juta dolar AS. (sumber: Makalah Kebijakan Indonesia, 14 Juli 2000; Kantor Luar Negeri Belanda).
Jadi reformasi 98 yang mengasilkan penumbangan pemerintahan Soeharto, amandemen UUD 1945 dan perubahan berbagai UU adalah hasil kerja rezim internasional melalui permainan bendera palsu yakni kerusuhan, krisis ekonomi dan dan kemelut diantara kekuatan politik yang bertarung pada era transisi antara 1997 �” 2004.
