Operasi False Flag
Dalam dukumen NDI yang berjudul Perubahan Presiden Dan Prospek Indonesia Untuk Reformasi Konstitusi, sebuah laporan yang memotret Sidang Istimewa MPR Juli 2001 Juli dan Proses Impeachment Kepresidenan (pemecatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden).
Laporan Lembaga Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional (NDI), Oktober 2001 tersebut, menceritakan peranan Presiden Megawati dalam Membangun system Check and Balances Sistem.
Inilah awal perubahan mendasar dalam bentuk, susunan dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan amandemen UUD 1945.
Dalam sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli, memutuskan Pertama, menolak keabsahan perintah presiden dan semua faksi hadir setuju melanggar presiden melanggar konstitusi. Kedua, menolak presiden untuk tampil di hadapan MPR dan memilih untuk segera memecat presiden.
Ketiga, MPR segera menunjuk wakil presiden Megawati sebagai presiden untuk Gusdur untuk sisa masa jabatan 1999-2004.
Megawati Soekarnoputri disumpah sebagai presiden segera setelah jam 5 sore pada 23 Juli 2001. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun.
Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
Konflik antara kedua lembaga Negara ini berlangsung keras. Kedua lembaga ini yakni MPR dan Presiden sama-sama memiliki hak secara konstitusi untuk mengeluarkan keputusan.
Di luar, masa pendukung Gusdur melakukan demonstrasi besar besaran menolak penjatuhan presiden.
Ini adalah suatu pencapaian besar hasil sebuah permainan besar. Berlakulah teori umum yang sering dimainkan untuk memicu perang di berbagai belakan dunia False Flag.
Permainan Aksi-Reaksi-Solusi-konflik buatan telah menjadi pintu untuk masuk lebih jauh ke kandang lawan.
Kejadian ini telah menghasilkan prospek baru bagi amandemen UUD 1945, sehingga laporan NDI pun member judul Prospek untuk Reformasi Konstitusi.
Pemakzulan presiden dan peristiwa-peristiwa terkait seperti demosntasi massa yang terjadi saat itu, telah mengubah lanskap konstitusional Indonesia dan mempengaruhi prospek reformasi konstitusional secara fundamental.
Bagaimana tidak? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pemegang 33 % suara hasil Pemilu 1999 adalah batu sandungan bagi amandemen UUD 1945. PDIP awalnya berada pada posisi menolak amandemen UUD 1945.
