Geger Ratna, Kolonialisme IMF-WB, dan Berakhirnya Era Rekening Gelap Penjahat?

Semestinya tak ada lagi kejahatan yang dapat dipendam. Semestinya jejak kebohongan pemimpin negara dipamerkan dan menerima hukuman sosialnya. Semestinya tak ada lagi rekening gelap untuk menyembunyikan uang haram yang tidak terungkap. Semestinya jejak uang korupsi yang merugikan rakyat dapat dilacak dan disita.

Sayangnya, teknologi canggih seperti itu masih dikuasai oleh segelintir mereka yang berkuasa dan berduit. Negara-negara maju, Amerika dan China memipin laju revolusi teknologi informasi tersebut. Mereka menguasai dan meng-koloni dunia, baik ekonomi, keuangan, politik, budaya maupun gaya hidup dengan menggunakan teknologi tersebut. Sementara nasib negara kita akan kembali di-koloni secara digital pada tahap lanjutannya.

Dajjal-isasi Global

Apapun motif dibalik geger Ratna itu, peristiwa itu dapat dikatakan sebagai “isyarat semesta” yang menandai tahap lanjutan keterbukaan global yang meruntuhkan tembok dan “rahasia” yang dimiliki setiap negara. Kata wangsit para leluhur, “rahasiamu adalah kekuatan dan kedaulatanmu”.

Kebutulan terkuaknya kebohongan Ratna itu bertepatan dengan mulai dijalankannya Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) di Indonesia. Bersama 50 negara, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mulai efektif menjalankan kebijakan AEoI itu pada akhir September 2018.

Kebetulan Ratna memang pernah juga mengungkap lenyapnya uang Rp23 triliun di bank di Indonesia atas nama seorang warga negara Indonesia untuk pembangunan Papua. Katanya ada ribuan triliun duit Kerajaan yang masih dipendam.

Mungkin maksud tersiratnya uang kerajaan koruptor dan penggelapan Pajak yang diumpetin di luar. Kebutulan juga Ratna menyinggung keberadaan dua “kartel keuangan” global, World Bank dan FED, terkait dana tersebut.

Kebutulan juga, dalam mengungkap dugaan kebohongan Ratna itu, Polisi menyelewengkan UU dengan menyebarkan ke publik terkait rahasia jejak transaksi perbankan yang dilakukan oleh Ratna. Padahal kewenangan itu ada di tangan PPATK, yang berfungsi sebagai intelijen keuangan.