Mudah-mudahan saja bahwa ini sebuah guyonan. Namun kalau serius, maka cukup mengagetkan karena pemerintah tentu tidak boleh melihat cara pandang di luar konteks bernegara. Bahwa persoalan penganggur dan kemiskinan adalah persoalan bangsa manapun di dunia, maka para ahli statistik menyiapkan dalil-dalil untuk mengukur naik turunnya Indeks pengangur dan orang miskin.
PBB pada alinea pertama dalam pembukaan Deklarasi Universal HAM juga menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan HAM (state obligation to fulfill on human right needs).
Maju tidaknya sebuah negara tidak hanya diukur dari gedung-gedung pencakar langit dan jembatan-jembatan tanpa sungai di metropolitan, infrastruktur yang luar biasa tetapi seberapa besar negara mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Kalau hanya dilihat dari infrastruktur apa bedahnya antara Mexico, Guana Juato, Oaxaca, Zakatekas dan New Mexico di USA, apa bedanya Korea Utara dan Selatan, Jerman Timur dan Barat. Mexico, Korut dan Jerman Timur banyak orang miskin dan pengangur itu bedahnya.
Supaya lebih jelas dipahami tentang sumber penganguran dan kemiskinan yang makin tinggi, maka selanjutnya saya akan menjelaskan berikut.
Sejak tahun 2014 sampai 2019 dalam kurun waktu 5 tahun, pemerintah menggunakan APBN sebanyak kurang lebih Rp 11 ribu triliun jika dihitung per tahun APBN Rp 2.200 triliun.
Pada periode pertama Presiden Joko Widodo pemanfataan APBN hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Uang rakyat diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur ternyata tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan orang miskin.
