Sejak tahun lalu, di awal-awal pandemi, ketika jumlah yang terpapar belum seberapa, sudah mengingatkan itu. Ibarat bocor di atap rumah masih keburu kita menambal sebelum turun hujan lebat.
Tapi apa respons pemerintah? Bikin sakit hati. Lihat saja jejak digitalnya. Boleh dibilang menteri-menteri sekabinet menyepelekan virus Covid-19 itu. Termasuk Wakil Presiden RI KH Mar’uf Amin dan Presiden Jokowi sendiri.
Setelah kita terluka oleh sikap tersebut sebagian pejabat �” menteri menteri ekonomi dan politik �” itu pula yang menjadi komando penanganan Covid-19.
Suara JK
Sudahlah. Presiden Jokowi sudah mengumumkan pemerintah akan membantu masyarakat yang terdampak. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usul kongrit. Supaya tidak lagi buang waktu dan energi banyak, pemerintah tidak usah bikin banyak ragam judul bantuan.
Nanti akan sulit pada waktu distribusinya. Cukup satu jenis bantuan saja tapi berfungsi mengcover semua kebutuhan rakyat. Nominalnya pun langsung dipatok JK.
Rp 1 juta per keluarga per bulan. Anggap 30 juta yang terdampak. Dengan bantuan Rp 1 juta selama 6 bulan total dibutuhkan anggaran Rp 180 triliun.
Bagaimana dengan dananya? Muhammad Said Didu usulkan pembangunan Ibu Kota Baru, ditunda. Dananya alihkan untuk membiayai program bantuan sosial itu. “Beres!” kata mantan sekretaris Kementerian BUMM yang menjuluki dirinya “Manusia Merdeka”.
