Eramuslim – Kementerian Luar Negeri Dewan Kerjasama Teluk (GCC) meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan penggunaan kekuatan militer di Yaman, sebagai bagian dari penyelesaian krisis politik di negara tersebut.
Permintaan ini disampaikan Dewan Kerjasama Teluk dalam pertemuan darurat di ibukota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Sabtu (14/02) kemarin, menanggapi kudeta bersenjata kelompok Syiah Yaman pada akhir bulan Januari lalu.
Dalam rapat darurat tersebut, Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sepakat menyatakan bahwa apa yang terjadi di Yaman adalah sebuah kudeta bersenjata.
Dewan Keamanan PBB berhak untuk menggunakan sanksi militer dan ekonomi terhadap pemerintahan kudeta berdasarkan Piagam PBB Bab VII.
Tercatat sebanyak 14 negara asing telah menarik dan menutup kedutaan besar mereka di Yaman, termasuk 5 negara dari negara Teluk, serta negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Belanda.
Perlu diingat bahwa sejak 20 Januari lalu kelompok bersenjata Syiah Houthi mengepung istana kepresidenan Yaman, yang menyebabkan pengunduran diri mantan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi pada 22 Januari. (Rassd/Ram)
