Namun demikian, petugas itu disebut mengambil gambar seluruh ruangan yang ada. Petugas juga tidak bisa menunjukkan surat tugas maupun surat hasil tes swab ketiga aktivis.
Keesokan harinya lagi, petugas Polisi, Satpol PP dan petugas medis datang untuk menjemput paksa ketiga aktivis itu.
Saat di RS Abdul Muis, mereka ternyata didiamkan tanpa kejelasan ataupun tindakan medis dari pihak rumah sakit.
“Fakta-fakta tersebut membenarkan kesimpulan penting tentang memburuknya demokrasi di Indonesia. Bahkan berdasarkan bukti-bukti tersebut sejumlah ilmuwan politik terkemuka menilai Indonesia sudah memasuki episode new otoritarianism atau new despotism,” jelasnya.
“Memanfaatkan kondisi Covid-19 untuk kepentingan kekuasaan bahkan untung keuntungan segelintir elit dengan cara-cara yang represif adalah tindakan tak bermoral dari kekuasaan dan jaringannya. Ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Alarm kematian demokrasi sedang berbunyi nyaring,” pungkas Ubedilah.
Apalagi masih dalam video itu, Komnas HAM menemukan tiga kejanggalan dalam swab test yang dialami oleh ketiga aktivis tersebut.
Yaitu, adanya indikasi kuat terdapat pelanggaran protokol kesehatan, terdapat indikasi pemaksaan dalam tes tersebut dan terdapat indikasi bahwa tes swab maupun penyemprotan disinfektan di kantor Walhi tidak dilakukan untuk tujuan kesehatan.(RMOL)
