Meski demikian, Fadli Zon menyebut DKI Jakarta bisa mempertimbangkan waktu penerapan jam malam, tidak harus serupa negara-negara lain yang telah menerapkannya.
“Di banyak negara kebijakan curfew ini membantu menanggulangi penyebaran/penularan COVID-19. Ada jam malam jam 23, ada yang jam 21 dan ada jam 19. Tergantung situasi dan kebutuhan secara temporer 1-2 minggu atau lebih,” kata Fadli Zon sembari mencolek akun @aniesbaswedan.
Anggota DPRD DKI Usul Pembatasan Ketat Kegiatan Warga
Lonjakan kasus aktif virus Corona (COVID-19) di DKI Jakarta dinilai sudah genting. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pengawasan.
“Sekarang perlu dipertegas, diperketat (pembatasan), semacam warning kepada masyarakat, 2 minggu deh, usul saya seperti itu,” ucap Johnny saat dihubungi, Senin (14/6/2021).
Johnny menyebut pemerintah saat ini terlalu memberikan ruang untuk pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga, kasus aktif virus corona di DKI Jakarta naik.
Seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak kendor mengawasi masyarakat. Sehingga, tidak terjadi lagi lonjakan kasus aktif.”Kita terlalu permisif, terlalu memberikan toleransi kepada kerumunan ketika kasus menurun. Padahal, sebenarnya sudah ada pengalaman mengajarkan itu, di bulan Februari puncak (kasus aktif) sampai 26 ribu,” ujar Johnny.
“Pengawasan tidak gas terus. Saat kasus turun langsung lembek, cenderung membiarkan. Ini kan harusnya terus digas,” ucapnya.
PAN Usul Mal-Kafe di Jakarta Cuma Boleh Dikunjungi Warga Sudah Divaksin
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebanyak 2,89 juta warga di Jakarta sudah disuntik vaksin COVID-19. PAN mengusulkan area-area publik, seperti mal, restoran, dan kafe, hanya boleh dikunjungi warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19.
“Demi membatasi mobilitas warga di tengah lonjakan COVID-19, dan munculnya varian baru COVID-19 di Jakarta, Pemprov agar mengeluarkan kebijakan area-area seperti mal, restoran, kafe, dan tempat wisata bisa dikunjungi hanya oleh masyarakat yang sudah divaksin,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).
Oman mengatakan seharusnya vaksinasi menjadi syarat utama bagi warga yang ingin bepergian. Dia menilai kebijakan tersebut bisa menjadi cara agar warga mau divaksinasi.
“Kita berharap target 7,5 juta vaksinasi sampai bulan Agustus di DKI Jakarta bisa tercapai demi terciptanya herd immunity, sehingga, dengan otomatis, perlahan menurunkan angka penularan,” kata Oman.
Pakar Epidemiologi Usul Karantina Se-Jawa agar Corona Tak Makin Menggila
Terjadi lonjakan kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Epidemiolog menyarankan agar karantina wilayah diberlakukan di lokasi yang mengalami lonjakan kasus.
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, mengungkapkan perlu penanganan cepat jika ditemukan kasus Corona di sebuah daerah. Dia kemudian mencontohkan isolasi di tingkat RT.
“Kalau ada satu RT di satu kompleks, kita isolasi RT tersebut, agar rumah-rumah lain di RT tersebut nggak kena,” ujar Pandu Riono saat dihubungi, Senin (14/6/2021).
“Di RT tersebut dilakukan testing, lacak, dan isolasi, dan semua penduduk di wilayah tersebut divaksinasi, orang-orang paling berisiko. Strategi vaksinnya kita ubah,” ucapnya.
Karantina wilayah juga perlu dilakukan segera. Pemerintah juga harus menghilangkan stigma negatif soal karantina wilayah merugikan masyarakat sekitarnya.
“Saya anjurkan karantina wilayah, misal Kota Kudus, Kota Kudus harus dikarantina, Pulau Madura harus dikarantina, tapi bukan berarti dikarantina dibiarkan mati,” katanya.(dtk)
