Danlanud Minta Maaf Sebut Wartawan yang Liput TKA China Ditunggangi Teroris

“Kan sudah pernah diliput, dan saya punya wewenang penuh untuk melihat intensitas keributan itu seperti apa. Saya tidak mau ambil risiko, teman-teman wartawan ini ditunggangi sama teroris,” demikian bunyi pernyataan Muzafar saat diwawancara jurnalis di Gedung DPRD Sultra, Kendari, Senin (6/7).

Atas pernyataan itu dua organisasi profesi wartawan di sana, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, pun melayangkan kecaman dan menuntut Danlanud Haluoleo mencabut pernyataannya tersebut.

Ketua AJI Kendari Zainal A Ishaq menilai pernyataan Danlanud Haluoleo ini tidak berdasar dan cenderung berbahaya.

“Kami mengetahui bahwa daerah sekitar Bandara Haluoleo itu instalasi militer, dan juga memahami kekhawatiran Danlanud Haluoleo. Akan tetapi pernyataan tersebut juga tidak berdasar dan berbahaya,” kata Zainal dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Menurut Zainal, pernyataan Danlanud Haluoleo juga dianggap berbahaya dan memunculkan stigma buruk terhadap profesi jurnalis, berbahaya dan tidak independen. Harusnya, kata Zainal, Danlanud menyertakan bukti dan fakta atas kekhawatirannya terhadap jurnalis yang ditunggangi teroris.

Sementara itu, Ketua IJTI Sultra Asdar Zuula menyebut jurnalis dalam melakukan liputan selalu menaati protokol yang ditentukan TNI AU. Menurut Asdar, kekhawatiran Danlanud Haluoleo terkesan dibuat-buat dan cenderung membatasi jurnalis memperoleh informasi dan fakta lapangan kedatangan TKA China.

“Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis membutuhkan berupa foto dan video untuk memastikan informasi di lapangan secara faktual dan proporsional. Sebab, penyampaian informasi terkait kedatangan TKA China ini adalah bagian dari kepentingan publik,” tuturnya.

Terhadap pernyataan Danlanud Haluoleo, AJI dan IJTI Sultra mendesak Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar mencabut pernyataannya terkait wartawan ditunggangi teroris karena merendahkan profesi wartawan. Kedua organisasi profesi ini juga mendesak Mabes TNI untuk memberi sanksi kepada Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar yang mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan berbahaya. []