Eramuslim.com – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengungkapkan, bahwa memang ada usaha mengupayakan memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan force majeure pandemi Covid-19.
Syarief mengaku mendengar hal itu secara informal dan berkembang di parlemen.
“Yang saya dengar ada usaha untuk memperpanjang masa jabatan (presiden) dengan alasan force majeure covid gitu,” kata Syarief saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Syarief menyampaikan, kalau isu informal tersebut sudah dirinya dengar sejak beberapa minggu lalu. Kendati begitu, ia mengatakan, belum mengetahui siapa yang mengusulkan pertama kali isu tersebut.
Termasuk ketika ditanya apakah wacana tersebut datang dari pihak internal Istana atau pun eksternal, Syarief mengaku tak tahu.
“Tetapi di DPR santernya berbicara demikian. Tapi saya sendiri enggak tahu dari mana orangnya. Yang melobi gitu, ada lobi-lobi gitu saya enggak tahu,” tuturnya.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut menegaskan, bahwa Demokrat sendiri menyatakan menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau diperpanjang.
“Ya kalau kita sih Demokrat itu sudah tegas bahwa kita tidak mau melakukan amandemen Undang-Undang. Apalagi menyangkut masa jabatan presiden baik tiga periode ataupun perpajangan segala macamnya. Karena itu menyalahi konstitusi kita. Menyalahi spirit reformasi kita,” tuturnya.
“Saya selaku salah satu pimpinan MPR pasti menolak dan saya tahu ada beberapa partai juga menolak gitu loh,” sambungnya.
