Eramuslim.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai wajar para pengusaha menolak lulusan pelatihan daring (online) program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo. Ia menyebut persoalan mendasar program itu adalah tatakelola, pelatihan yang diberikan tidak berdasarkan pada kebutuhan lapangan.
“Terlebih lagi pelatihan yang diberikan mengikuti kesediaan penyedia pelatihan, bukan pada aspek kebutuhan industri. Sehingga tidak ada integrasi antara industri dan program prakerja,” kata Dedi kepada Indonesiainside.id, Ahad (3/5).
Selain itu, kata dia, terdapat aroma pemaksaan program di waktu yang tidak tepat, padahal pemerintah telah memiliki badan latihan kerja. Semestinya badan itu diperbaiki, sehingga tidak ada tumpang tindih pelatihan berujung kekisruhan sebagaimana yang terjadi hari ini.
“Sangat masuk akal, pengusaha miliki sense detail soal pekerja, tidak bisa hanya dengan sertifikat menyimak video lalu dianggap layak Dengan segala kompleksitas persoalan, dihentikan akan lebih baik,” kata Dedi.
Dedi menilai materi pelatihan dalam program Kartu Prakerja sangat mudah ditemukan secara gratis di laman media sosial, seperti YouTube. Sehingga, efektifitas program itu dipertanyakan karena terkesan hanya menggugutkan janji kampanye Jokowi.
