Sementara perusahaan asing boleh memiliki properti di dalam negeri bila terbukti melakukan Penanaman Modal Asing (PMA).
“Padahal orang yang betul-betul solid mungkin mereka tidak mau hadir setiap tahunnya. Kalau boleh usul, kenapa tidak dibuka saja untuk individual maupun perusahaan agar asing bisa investasi di Indonesia. Toh itu, sudah diatur masa threshold-nya maksimal 80 tahun,” ungkapnya.
Harry mengatakan kemudahan asing memiliki properti di Indonesia bisa mendorong minat investasi di sektor tersebut. Bila ini terjadi, maka sektor properti akan tumbuh.
Hal ini selanjutnya dipercaya akan turut menggairahkan sektor industri yang berkaitan dengan properti, seperti bahan bangunan dan lainnya.
“Kalau dirasakan sensitif mungkin bisa diatur untuk di lokasi tertentu agar bisa diterapkan,” katanya.
Sayangnya, ia tidak memberi contoh di mana sekiranya kawasan yang patut mendapat pengecualian aturan investasi bagi asing. Ia hanya menekankan, kemudahan perlu pula dilakukan Indonesia karena negara lain, salah satunya China sudah melakukannya.
“Karena di China sekitar 2000-an, mereka membuka aturan itu dan langsung boom (permintaan properti melonjak),” tuturnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah sejatinya tengah mempertimbangkan stimulus kebijakan di sektor properti. Namun, kajiannya masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini, katanya, sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menggenjot pertumbuhan investasi. Maka dari itu, pemerintah pun membentuk omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
“Investasi akan dibuka lebih lebar, salah satunya properti, tapi propertinya diatur sekarang ini bukan landed house, apartment dan lainnya, kami masih bicara dengan Kementerian PUPR, pintunya, payungnya diberikan, tapi KITAS itu basisnya investasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Airlangga menambahkan pemerintah tengah mendorong hak penguasaan terbatas atau konsesional untuk mendukung iklimi investasi. Sayangnya, ia belum menjelaskan lebih rinci terkait hal itu.
“Kami juga dorong untuk recycle asset untuk infrastruktur pemerintah apakah power plant, airport, ataupun jalan, kami akan dorong. Salah satunya yang dibuka di Labuan Bajo, airport-nya operatornya adalah Changi,” katanya.
Hary dikabarkan menjalin kerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun sejumlah proyek properti di Indonesia, salah satunya MNC Land. Trump pun sempat mengutus putra sulungnya, Donald Trump Jr. untuk ke Indonesia bertemu langsung dengan Hary.
