“Monopoli tugas kerja kementerian yang tidak proporsional ini sangat merendahkan marwah kabinet kerja Presiden Jokowi. Karena publik menyadari betul, bahwa penetapan nomenklatur dan wilayah kerja Kemenko Marves ini bukan merupakan kehendak prerogatif presiden secara independen,” katanya.
Meski demikian aktivis HMI asal Kupang ini menaruh harapan besar kepada Menko Marves LBP. LBP dimintas supaya tidak merugikan masa depan sumber daya alam Indonesia akibat praktek investasi yang tidak berkualitas dan tidak ekologis.
“Kami minta instrumen pengawasan kinerja dan keuangan dari lembaga negara terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Ombusdman RI dan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk lebih ketat mengontrol dan mengawasi kinerja dan aktivitas keuangan di setiap kementerian dan lembaga negara di masa pandemi ini,” jelasnya.
“Sehingga pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi legacy bagi Presiden Jokowi beserta kabinetnya”, demikian Sadam. [glr]
