Menurutnya, dinas terkesan berlomba-lomba mengejar target realisasi APBAP yang menyisakan satu bulan dengan cara pengadaan mobil dinas, walaupun pengadaan tersebut tak ada urgensi lantaran masih banyak mobil dinas layak pakai.
“Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Padahal, kita tahu Aceh termiskin di Pulau Sumatera,” ungkapnya.
Selain itu, kata Munzami, jika pengadaan barang dan jasa lebih diperdalam di seluruh SKPA, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, kamera, dan beberapa barang lain sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019.
“Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Itu sebabnya, Munzami mengingatkan Pemerintah Aceh bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kabupaten kota harus menjadi pekerjaan utama pemerintahan Plt Gubernur Aceh, Nova iriansyah.
“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat di Aceh mengawasi realisasi APBA 2019. Kita harus mengawal kinerja SKPA, terutama kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh,” tegas Munzami.(kl/rmol)
