Eramuslim.com -Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jogja menolak gugatan warga keturunan bernama Handoko atas diskriminasi kepemilikan tanah di DIY. Keputusan ini kian menyulitkan warga keturunan (termasuk keturunan Tionghoa) yang disebut Pemerintah DIY sebagai warga nonpribumi untuk memiliki tanah di Bumi Mataram.
Handoko menggugat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY karena masih memberlakukan Instruksi Wakil Gubernur DIY No.K.898/I/A/-/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi.
“Menolak gugatan penggugat, menghukum penggugat membayar biaya perkara yang ditaksir Rp407.000,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jogja, Cokro Hendro Mukti, saat membacakan putusan perkara di PN Jogja, Selasa (20/2/2018).
Dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa Instruksi Wakil Gubernur DIY 1975 bukanlah produk perundang-undangan, melainkan produk kebijakan, sehingga perbuatan tergugat Sultan HB X dan Kepala BPN DIY yang dianggap penggugat melanggar hukum, tidak bisa diuji melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
