Berita Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada indikasi manipulasi dalam renovasi gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Korea Selatan (Korsel).

Pernyataan Menteri Agama (Menag) M. Maftuh Basyuni yang menyebutkan adanya .

Tim investigasi impor beras FPDIP menemukan dugaan pelanggaran berupa pengoplosan dan penimbunan beras import sebanyak 14.050 ton. pada proses impor tahap pertama.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengatakan, belum saatnya TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2009 sebagaimana diusulkan mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Alasannya, kedewasaan berpolitik di Indonesia belum mantang.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, berencana akan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesra, untuk melaksanakan program pemasyarakatan olahraga, serta program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda di Aceh…

Pada acara penutupan tersebut, DPP PKS dan DPW PKS DKI Jakarta memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia untuk kampanye makan bakso dengan jumlah peserta terbanyak. Dalam aksi itu panitia menyediakan sekitar 6.000 butir bakso untuk dimakan seluruh kader yang hadir dalam acara tersebut.

Menanggapi hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri No. 1 tahun 1969, yang menyatakan bahwa diperlukan izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama jika hendak mendirikan tempat ibadah, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan revisi tersebut pada prinsipnya dibuat untuk menghadirkan kerukunan antar umat beragama yang berada di sekitar tempat ibadah yang dibangun…

Panja Imigrasi Komisi III DPR akan memanggil Menhuk dan HAM Hamid Awaluddin, Direksi PT Duta Mustika, PT Datamas, PT Sucofindo, bekas Sekjen Dephuk HAM Hasanuddin, pengurus koperasi yang selama ini jadi kepanjangan tangan Dephuk HAM dalam urusan pembuatan paspor, serta para pejabat di lingkungan Dephuk Ham yang punya kaitan dengan urusan keimigrasian.

Rekrutmen CPNS yang berlangsung pada Februari ini banyak menyisakan masalah dan diskriminasi terhadap pendidikan dan pesantren khususnya yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan Yayasan Pendidikan Islam.

DPR RI menginginkan, agar penyelenggaraan haji tidak terburu-buru di swastanisasikan, mengingat penyelenggaraan haji masih mengedepankan urusan bisnis, ketimbang pelayanan terhadap calon jamaah haji.