Berita Nasional

DPR RI menginginkan, agar penyelenggaraan haji tidak terburu-buru di swastanisasikan, mengingat penyelenggaraan haji masih mengedepankan urusan bisnis, ketimbang pelayanan terhadap calon jamaah haji.

Menurutnya, tim investigasi import beras FPDIP sudah menemukan adanya penyimpangan dalam kegiatan distribusi import beras. Namun, hasil temuan tersebut baru akan dipublikasikan pada hari Rabu mendatang, mengingat saat ini tim masih melakukan penyelidikan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Muchdi PR yang didampingi oleh kuasa hukumnya, menegaskan bahwa dirinya sudah dizalimi oleh pemberitaan yang kurang berimbang, sehingga menyebabkan terjadinya pembentukan opini publik, di mana dalam rapat tertutup antara Tim Penuntasan Kasus Munir DPR dengan Bareskrim sudah menuding dirinya pernah melakukan kontak dengan Almarhum Munir sebelum meninggal.

Setelah melalui proses panjang dan negosiasi,akhirnya pemerintah mencabut gugatan perdata terhadap PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dan Presdirnya terkait dengan pencemaran lingkungan di sekitar tambang mesel di Teluk Buyat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut).

Anggota komisi I, Effendi Choiri membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh mantan Ketua MPR RI Amin Rais, bahwa kinerja anggota DPR periode 2004 – 2009 sangat lemah, baik pada sisi figur pemimpin kolektif atau perseorangan.

Gagasan agar anggota TNI diberi hak pilih pada Pemilu 2009 belum bisa direalisasikan. Pasalnya, masih banyak persoalan internal TNI yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Demikian Anggota Komisi I Untung Wahono di Jakarta, Kamis (16/2).

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengajukan nota protes kepada Kapolri terkait .

Pemerintah propinsi DKI Jakarta, berencana akan melakukan pengawasan terhadap unggas .

Dijelaskannya, sebagai WNI anggota TNI juga mempunyai hak politik, dan pemerintah juga telah memberikan batasan bagi TNI untuk memosisikan diri menjadi kekuatan yang profesional dan tidak ikut campur urusan politik.

Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang makin sulit, dan tidak adanya kecenderungan perbaikan kehidupan masyarakat, diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi dan berani mengambil tindakan tegas, bahkan me-reshuffle para menterinya, terutama menteri ekonomi dan kesejahteraan rakyat.