“Kartu Prakerja diprioritaskan untuk pekerja yang terkena PHK. Setelah lolos mereka akan dikasih uang digital dan digunakan untuk Pelatihan? Mereka itu kena PHK udah gak butuh pengalaman kerja dan gak butuh Pelatihan. Orang laper itu butuh makan bukan Pelatihan #BacotanBuruh.”
Sebagai informasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyebutkan awal pembentukan program Kartu Prakerja ini ditujukan kepada masyarakat/angkatan tenaga kerja yang belum memasuki dunia kerja.
Namun, lambat laun dengan hadirnya wabah Covid-19 yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia, mulai dari sektor industri, riil hingga kepada banyaknya masyarakat yang terancam kehilangan pekerjaan akibat PHK. Maka pemerintah pun harus merombak semua skema yang telah dirancang sebelumnya.
“Atas dasar itu, pemerintah merombak semua skema yang sudah dirancang, dari yang sebelumnya hanya ditujukan kepada yang belum bekerja menjadi seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19,” ujarnya melalui video conference bersama Media di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Akan tetapi, yang perlu diingat program bahwa Kartu Prakerja ini bukanlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) murni, melainkan semi bantuan sosial dari pemerintah. Kendati tidak menghilangkan esensi daripada Kartu Prakerja itu sendiri, sebab penerima manfaat Kartu Prakerja ini tetap harus melewati Pelatihan sebelum mendapatkan insentif dari pemerintah.
“Kalaupun dipaksakan menjadi BLT, kami tidak memiliki data seberapa banyak pekerja yang di-PHK ataupun dirumahkan sehingga layak menerima BLT tersebut. Namun dengan hadirnya program ini baru sekarang ada data kepersertaan siapa saja yang dirumahkan, ini tentu akan menjadi tonggak awal dalam memperluas cakupan bansos di masa yang akan datang,” paparnya.[]
