Fahri mengaku tahu siapa saja yang dihubungi oleh pihak istana. Rincinya, ia mengetahui siapa penelpon dan siapa yang ditelepon.
“Saya tau yang ditelepon siapa yang menelepon siapa, saya tau, karena kita orang dalam bos,” kata Fahri.
Sebelumnya diketahui, Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai menyimpang dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Direktur LBH Jakarta Arief Maulana, proses penyusunan RUU sapu jagat ini menyimpang karena dilakukan dengan tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu.
“Dan ini memang praktik pembentukan perundang-undangan yang menyimpang menurut saya,” kata Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng pada Rabu 4 Maret 2020 silam.
Sebab, jika merujuk pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ada aturan mengenai proses Omnibus Law dari sejumlah undang-undang. (terkini)
