free hit counters
 

WALHI; Bukan 80%, Tapi 82% Lahan Sudah Dikuasai Korporasi Asing dan Domestik

zahid – Senin, 8 Rajab 1439 H / 26 Maret 2018 13:30 WIB

Kalau menurut Walhi ke­napa pemberian HGU rahasia begitu?

Ya kami enggak tahu juga kenapa pastinya. Tapi dugaannya bisa saja ada deal-deal tertentu, sehingga harus dirahasiakan. Ini memang hal yang penting untuk diselidiki, kenapa HGU itu bisa keluar tanpa masyarakat tahu, tanpa ada proses yang transparan.

Di Indonesia peta-peta HGU itu tidak terbuka bagi publik. Sangat sulit bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Kondisi seperti ini biasanya yang membuka peluang bagi aparat untuk korupsi.

Saran dari Walhi terkait masalah ini?

Saran dari kami memang pemerintah harus segera melaku­kan reformasi agraria yang benar. Khususnya untuk di wilayah-wilayah yang izinnya tumpang tindih. Rakyat harus mendapatkan haknya kembali. Harus ada pengurangan lahan yang dikuasai oleh korporasi, mengingat kondisinya yang terlalu jomplang.



Banyak warga negara kita yang tidak punya tanah. Harusnya mereka yang berhak untuk menguasainya, bukan malah segelintir orang. Di pemerintahan Jokowi sekarang justru sangat mudah mendapat izin untuk investasi.

Tapi kalau buat warga pribadi justru malah sulit, dan berbelit-belit. Ini yang harus diperbaiki. Revolusi mental harusnya dimulai dari sini, bukan privat sector yang sejak dulu sudah diperlakukan sebagai anak emas. Kalau pemerintah memang pro kepada rakyat, harusnya memang rakyat yang diutamakan.

Tapi kalau begitu bukannya bisa menghambat investasi?

Ini memang yang menjadi kontradiksi ya. Kalau lihat nawacita katanya presiden sangat pro kerakyatan. Tapi di sisi lain dia memberikan peluang yang lebih besar untuk investasi, daripada masyarakat sendiri. Dia seolah tidak percaya dengan kekuatan rakyat. Padahal kalau dari pengalaman kami banyak ekonomi rakyat yang berhasil. (rmol)

← Halaman sebelumnya

Halaman 1 2 3 4 5

Berita Nasional Terbaru