Sejumlah kelompok Islam bahkan berunjuk rasa di depan kedubes China di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap dugaan penahanan itu.
Tak lama dari itu, China berupaya meyakinkan ormas-ormas Islam bahwa tak ada kamp konsentrasi dan penahanan.
Beijing berdalih kamp-kamp itu merupakan kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan dan menjauhkan etnis Uighur dari paham ekstremisme.
China lalu mengundang puluhan pemuka agama Islam, wartawan, hingga akademisi Indonesia untuk mengunjungi kamp-kamp tersebut di Xinjiang.
Sejumlah pejabat China juga memberikan presentasi terkait serangan terorisme yang dilakukan oknum etnis Uighur.
Sejak rangkaian tur Xinjiang itu berlangsung, pandangan para pemuka agama Islam tersebut berubah. Seorang tokoh senior Muhammadiyah yang ikut kunjungan ke Xinjiang mengatakan bahwa kamp-kamp yang ia kunjungi sangat bagus dan nyaman, serta jauh dari kesan penjara.
Kata WSJ, hal itu diutarakan dalam catatan perjalanannya yang dirilis di majalah Muhammadiyah.
WSJ juga mengatakan hal serupa soal sikap NU. Pemimpin NU, Said Aqil Siroj, disebut meminta warga terutama umat Muslim Indonesia tak percaya pada laporan media dan televisi internasional untuk memahami situasi di Xinjiang. WSJ mengatakan pernyataan itu disampaikan Said melalui buku yang diterbitkan NU cabang China.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mantan pengurus NU, Masduki Baidlowi, juga disebut WSJ mengamini pernyataan China selama ini bahwa kamp-kamp itu adalah kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Uighur dan menjauhkan mereka dari ekstremisme.
“Ada masalah dengan ekstremisme di Xinjiang dan mereka [China] sedang menanganinya. Mereka memberikan solusi: pelatihan vokasi dan skill,” kata Masduki seperti dikutip WSJ.
Selain tur gratis ke Xinjiang, China juga disebut menyalurkan sejumlah donasi dan bantuan finansial lainnya yang dibungkus dengan program beasiswa. Sejumlah siswa ormas-ormas Islam termasuk NU turut menerima beasiswa itu.
Merespons laporan itu, Muhammadiyah membantah bahwa organisasinya bungkam soal Uighur karena sejumlah bantuan dari China.
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muhti, menegaskan bahwa organisasinya independen dan tidak bisa didikte oleh pihak manapun apalagi asing.
“Muhammadiyah tidak akan menyampaikan suatu pandangan karena sumbangan. Apalagi selama ini tidak ada sumbangan untuk Muhammadiyah,” kata Abdul saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).
Sementara itu, MUI membantah laporan WSJ tersebut. Menurut Kepala Hubungan Internasional MUI, Muhyiddin Junaiddi, tidak semua petinggi agama yang ikut tur ke Xinjiang mendukung sikap China terkait kebijakannya di wilayah itu.
Muhyiddin mengatakan kunjungannya ke Xinjiang pada Februari lalu sangat dipantau ketat oleh pihak berwenang China. Ia juga mengklaim orang-orang Uighur yang ia temui di sana terlihat ketakutan.
