Disebutkan, surat tersebut bertanggal Senin 20 September, sehari sebelum sesi pertemuan Majelis Umum PBB berlangsung. Dalam surat itu dicantumkan Muttaqi sebagai “Menteri Luar Negeri.
Surat itu tidak merinci apakah Muttaqi ingin melakukan perjalanan ke New York untuk berbicara atau apakah Taliban akan mengirimkan video rekaman, seperti yang dilakukan banyak pemimpin tahun ini karena Covid-19.
Surat itu juga menunjukkan bahwa Ghulam Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan di PBB.
Isaczai adalah Duta Besar untuk PBB dari pemerintah Afghanistan yang digulingkan Taliban pada Agustus ketika pasukan militer AS keluar dari negara itu.
“Kedua komunikasi ini telah dikirim oleh sekretariat, setelah berkonsultasi dengan kantor presiden Majelis Umum, kepada anggota komite kredensial sesi ke-76 Majelis Umum,” katanya.
Komite ini terdiri dari Rusia, Cina, Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Chili, Bhutan, dan Bahama.
Sebuah sumber diplomatic mengatakan kepada AFP bahwa Komite pernah mengalami kasus seperti ini, dan cenderung tidak mengambil keputusan. Komite malah menyerahkan kepada Majelis Umum untuk melakukan pemungutan suara.
Belum ada pemerintah yang mengakui pemerintah Taliban. Para pemerintahan cenderung menuntut agar Taliban memenuhi komitmen pada hak asasi manusia.
Namun ada sejumlah pemerintahan telah memberikan indikasi positif.
Pakistan yang menjadi pendukung utama Taliban tidak secara terbuka menyerukan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban.
“Pandangan politik pragmatis adalah bahwa ada realitas baru. Dan jika Anda ingin mengabaikan itu, itu pilihan Anda,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, Senin lalu. [Tribunnews]
