Salahkan hukum di Indonesia membuat produk hukum Bank Syariah seperti Bank Muammalat Asuransi Syariah, Bank Mandiri Syariah, dll? Kenapa urusan berbau istilah syariah dutakuti? Apakah Syariah bertentangan dengan Pancasila?
Bukankah Bank Konvensional adalah produk kapitalisme liberal? Bukankah Pancasila dan Bung Karno anti liberalism dan kapitalisme?
Apakah Ahok mempunyai hak mendefinisikan Pancasila?
Salahkah mahasiswa Papua belum tertarik mengibarkan Bendera Kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus? Bukankah mereka sedang mempertanyakan hak-hak kemerdekaan mereka sebagai bangsa Melanesia?
Penggalian “value” dan norma-norma kebangsaan kita harus dikerjakan tokoh2 politik, agama dan masyarakat kita secara sungguh-sungguh. Bisa jadi melanjutkan “Konstituante 55-58” sebagai bahan dasar, atau lebih jauh lagi semua naskah BPUPKI dilibatkan juga.
Pertanyaannya adalah apakah rakyat Indonesia masih percaya pada kalangan elit2nya? Bukankah elite nasional hanyalah pemburu kekuasaan dan kekayaan? Bagaiman mengukur kepercayaan pada elit kalau jumlah elit yang mengaku “saya Pancasila” semakin banyak ditangkap KPK?
Penutup
Sutuasi nasional kita berupa perpecahan bangsa sudah keniscayaan selama bertahun2 belakangan ini. Isu ini tidak bisa diselesaikan dengan isu pemindahan ibukota. Isu besar ini bahkan merupakan “lingkaran setan”. Kita menginginkan persatuan bangsa, di sisi lain kita tidak punya kepercayaan besar pada elit2 nasional untuk mempersatukan. Lalu bagaimana?
Pekerjaan utama adalah berpikir seperti dokter UGD/IGD. Bagaimana menghentikan “pendarahan”, bagaimana membuat pertolongan pertama. Menghindari “pendarahan” maksudnya menghilangkan unsur2 propaganda, proxy war dan pencari keuntungan dari perpecahan bangsa. Sehingga situasi bisa bersifat ketegangan natural dan terkendali.
Namun, siapa yang menjadi “dokternya”? TNI kah? Jokowi kah?
Meski masih membingungkan, namun harus ada inisiatif mencari kekuatan baru yang mampu bertindak darurat. Sebab, perpecahan bangsa kita sudah masalah darurat.
Kita butuh kepastian sebuah bangsa setelah merdeka 74 tahun. Kita perlu sebuah kontrak sosial baru. Sebuah bangsa yang satu, damai, bebas koruptor dan rakyatnya makmur sejahtera/(end)
Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, Dir Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC)
