eramuslim.com – Kritik pedas terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) baru-baru ini mencuat ke permukaan, dengan beberapa pihak menyoroti porsi yang minim diterima oleh Kementerian Sosial di tengah anggaran Bansos yang mencapai triliunan rupiah.
Di tengah sorotan ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Bu Risma dianggap sebagai kambing hitam atas kebijakan penyaluran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Sebuah kritik dilayangkan oleh Jhon Sitorus, yang menyatakan bahwa porsi kecil anggaran Bansos yang diterima oleh Kemensos untuk tahun 2024, hanya sekitar 15 persen dari total anggaran sebesar Rp 497 triliun.
“Bansos dihamburkan Jokowi, dosanya Bu Risma yang tanggung,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @Miduk17 (20/3/2024).
Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI, Bu Risma sendiri mengaku tidak mengetahui aliran Bansos yang dihamburkan Presiden Jokowi selama masa kampanye.
“Jawaban ini adalah kejujuran atas ketidaktahuan aliran Bansos yang dihambur-hamburkan Jokowi selama masa kampanye untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” sebutnya.
Menurut John, kejujuran Bu Risma dalam mengakui ketidaktahuannya menunjukkan adanya kebijakan yang kurang transparan dalam penyaluran Bansos.
“Fakta mengejutkan, dari keseluruhan anggaran Bansos Rp 497 Triliun, hanya 78 Triliun yang didapat oleh Kemensos untuk tahun 2024,” ucapnya.
Dari total anggaran yang begitu besar, pertanyaannya adalah, kemana 85 persen sisanya berpindah? John juga menyoroti bahwa penyaluran Bansos seringkali tidak tepat sasaran dengan orang-orang yang membutuhkan.
Ia kemudian menarik contoh nenek berusia 90 tahun di Magetan, bernama Bu Semi, tidak mendapatkan bantuan sedikitpun.
“Tak heran jika bu Risma tak sanggup menahan air mata ketika mendengar cerita seorang nenek berusia 90 tahun di Magetan hidup sebatang kara tidak mendapatkan Bansos,” ungkapnya.
Menariknya, dalam pandangan John, selama masa kampanye Pilpres, Menteri Sosial seolah-olah dirangkap oleh Presiden Jokowi.
Tidak sendiri, tapi bersama beberapa menteri lainnya, seperti Airlangga Hartarto, Luhut, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, dan Bahlil.
Hal ini, menurutnya, terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah negara di mana Kemensosnya dirangkap oleh Presiden dan 6 menteri lainnya.
“Mungkin ini pertama kali dalam sejarah negara dunia, Kemensosnya dirangkap oleh Presiden dan 6 orang menteri,” imbuhnya.
Kritik juga dilayangkan terhadap cara penyaluran Bansos yang terkesan tidak adil, dengan anggota keluarga Jokowi dan Prabowo dianggap mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan masyarakat yang membutuhkan seperti Bu Semi di Magetan.
“Jadinya Bansos tidak tepat sasaran. Yang penting tersalurkan kesiapapun dengan maksud dan harapan mereka memilih anak Jokowi, Gibran Rakabumingraka,” cetusnya.
John menegaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Jokowi secara langsung kepada DPR RI, bukan lagi menjadi beban Bu Risma sebagai Menteri Sosial.
“Peroyek ugal-ugalan dan amburadul tanpa data Kemensos ini mestinya dipertanggungjawabkan oleh Jokowi secara langsung kepada DPR RI, bukan Bu Risma lagi karena Jokowi mengabaikan fungsi bu Risma sebagai Menteri Sosial,” tandasnya.
(Sumber: Fajar)
