Berita Nasional

Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menegaskan, belum perlu memberikan abolisi (pengampunan) terhadap Soeharto, Kejaksaan bersama tim dokter harus melakukan pemeriksaan kesehatan kembali.

Tim Panja Freeport Komisi VII DPR menilai negara dirugikan miliaran rupiah oleh PT Freeport (FI) akibat tidak adanya pengawasan kandungan dan harga konsentrat yang dikapalkan PT Freeport Indonesia ke luar negeri, karena data yang ada hanya dari PT FI dan tidak ada data dari pemerintah.

Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai, Pemerintah Pusat terkesan membiarkan dan mempertahankan gejolak yang terjadi di Papua untuk kepentingan tertentu.

Pimpinan MPR RI Hidayat Nur Wahid menyarankan agar mantan Presiden Soeharto menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan selama menjabat sebagai Presiden, serta menyerahkan seluruh pengelolaan yayasan-yayasannya kepada negara.

Desakan Komisi VIII DPRI agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak dinaikkan, nampaknya direspon Departemen Agama (Depag). Karena itu pula, Depag akan melobi kepada PT Garuda Indonesia untuk tidak menaikkan tarif penerbangan.

Ketua DPP PKB Imam Nachrawi menilai, kehadiran Wapres Jusuf Kalla dalam Munas Ulama PKB makin memperjelas siapa dalang di balik konflik PKB selama ini.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) untuk tidak menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2007 mendatang, karena rupiah terus menguat terhadap dollar AS.

Pengamat Politik Dr. Adnan Anwar dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) yakin petinggi pemerintah dan elit politik Indonesia diduga akan memberikan dukungan kepada Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad.

Serikat Pekerja mengancam, akan melakukan aksi demontrasi ke Polda Metro Jaya, jika kepolisian tidak membebaskan 8 orang yang ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan di depan gedung DPR RI minggu lalu

Setelah mengalami perdebatan antar anggota Komisi I tentang perlu tidaknya anggota DPR berangkat ke Australia untuk menuntaskan pemberian suaka politik terhadap 42 warga Papua, akhirnya terselesaikan. Komisi I menyetujui keberangkatan anggotanya ke Australia.