Yandri pun memberikan contoh kebijakan Anies yang ditolak oleh LBP. Yakni soal pengkajian kebijakan pembatasan alat transportasi di Jakarta.
“Sudah banyak dibuktikan oleh negara-negara lain. Misalnya seperti lockdown atau karantina, kemudian memutus alat transportasi dan sebagainya itu contoh yang sudah bisa kita lihat dengan waktu yang tidak terlalu lama di negara-negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, China sendiri,” jelas Yandri.
Namun, Yandri pun mengaku tidak heran kenapa LBP maupun pemerintah pusat sering menjegal kebijakan Anies.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, pemerintah pusat tidak sanggup menanggung kebutuhan hidup rakyatnya.
“Nah yang saya pantau selama ini kenapa misalkan LBP atau pemerintah pusat secara umum kenapa ide-ide bagus dari Anies itu ataupun kepala-kepala daerah yang lain seperti Tegal, atau Bengkulu minta dilockdown supaya tidak bermigrasi virus itu, ya ternyata pemerintah pusat kan enggak setuju,” kata Yandri.
“Kenapa? Karena konsekuensinya memang besar. Nah, jadi kenapa mereka menolak? Itu menurut saya ketidaksiapan pemerintah pusat. Misalkan kalau lockdown ya segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang yang dilockdown itu kan harus ditanggung oleh pemerintah,” sambung Yandri menambahkan. (*glr)
