“Ini sangat melukai hati, prinsip berbangsa dan bernegara kami yakni privatisasi BUMN. Sepatunya mereka mengutamakan kepentingan nasional mengenasi nasionalisasi asset milik negara dan kebijakan itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya.
Diketahui Bandara kebanggan masyarakat Sumut itu sebagian saham hak kelola telah dijual kepada pihak asing yakni GMR Airport Internasional yang berbasis di India sebesar 49%, AP II tetap miliki saham mayoritas 51%.
GMR Airport Internasional memenangkan tender strategic partnership Kualanamu International Airport dengan masa pengelolaan selama 25 tahun.
Bandara Kualanamu sudah deal dikelola GMR Airport Internation dengan nilai kerjasama sebesar USD 6 miliar atau sekitar Rp 85,6 triliun. Termasuk investasi dari mitra strategis sedikitnya senilai Rp15 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan kalau kerja sama AP II dan GMR Airports Consortium, skema bisnis yang dipakai adalah build, operate, transfer (BOT) yang menurutnya berbeda dengan menjual aset.
Dia mencontohkan skema BOT seperti dirinya punya bangunan hotel yang pengelolaannya diserahkan ke Swiss-Belhotel.
“Apakah pemiliknya saya atau Swiss-Bel? Pemiliknya tetap saya, bukan Swiss-Bel. Masa beginipun harus diajarin Pak @msaid_didu? Sedih saya. Nah untuk Bandara Kualanamu, pengelolanya bahkan 51 persen masih anak perusahaan AP II, tidak semua oleh GMR. Kurang apalagi coba?” kata Arya.
Menurut Arya beda saham pengelolaan dengan saham kepemilikan.
“Bedakan perusahaan pengelola dgn perusahaan pemilik. Apakah perusahaan BOT tdk boleh memiliki saham?” tambah Arya.
Arya Sinulingga menyebutkan kalau Bandara Kualanamu pengelolannya 51% masih dimiliki AP II melalui anak usaha Angkasa Pura Aviasi.
Mereka (GMR Airport International) tanggung biaya operasional 49 %. Dan ikut membiayai pembangunan.
“Sementara biaya operasional dan pembangunan yang harus ditanggung kalau sendiri bisa membangun bandara lain,” sebutnya. [indozone]
