Embargo perdagangan dan ekonomi memang dicabut sesuai Kesepakatan Nay Pyi Taw, karena memang sesuai dengan kepentingan kekuatan-kekuatan pemilik modal dan korporasi dari Barat. Namun AS dan sekutu-sekutunya dari Barat mulai mengingkari klausul kedua dari kesepakatan Nay Pyi Taw pada saat berlangsungnya pemilihan umum pertama pada 2015 lalu, ketika pemerintahan militer beralih ke pemerintahan sipil.
Melalui agen-agen proxy-nya yang bergerak di LSM atau Non-Government Organization-NGO, pihak Barat melalui beberapa international funding mulai memusatkan programnya pada “humanitarian assistance” dan “mediasi” untuk memecahkan konflik antara pemerintah pusat dan berbagai kelompok bersenjata berbasis etnik atau kesukuan.
Adapun wilayah yang jadi prioritas dari humanitarian assistance dan mediasi yang dirancang oleh para donor internasional dan para aktivis NGO Myanmar yang pro pemerintahan sipil, adalah wilayah-wilayah yang berbatasan antara Myanmar dan People’s Republic of China (PRC). Gerakan berbagai elemen sipil berbasis NGO yang didukung Barat tersebut ditujukan untuk mengorganisasikan untuk mengkontra proyek-proyek yang dibuat antara pemerintahan militer Myanmar dan PRC.
Gerakan mengkontra skema kerjasama antara pemerintahan militer Myanmar dengan PRC tersebut, pada perkembangannya kemudian memantik ketidakpercayaan terhadap militer, sekaligus menciptakan ketegangan yang semakin memanas secara horizontal antar suku maupun agama yang berbeda.
Begitu National League for Democracy (NLD) di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemilu pada 2015, gelombang para aktivis NGO dari luar negeri dari aneka ragam keahlian yang menguasai pengkhususan bidang dalam mendukung pembentukan lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, beramai-ramai datang ke Myanmar.
Pada akhir 2019, George Soros punya yayasan bernama Open Society Foundation didirikan secara resmi di Myanmar. Putra Soros, Alexander, secara pribadi berulangkali bertemu dengan orang-orang lingkar dalam Aung San Suu Kyi.
