Sudah bukan rahasia pada rezim pemerintahan Jokowi, ada kecenderungan semua urusan diserahkan ke pemerintah Cina. Negeri tirai bambu itu sudah menjadi semacam aspirin bagi pemerintahan Jokowi. Semua penyakit, obatnya Cina.
Mantan Sesmen BUMN Said Didu secara sinis menyebut, lama-lama Indonesia bisa menjadi “negara bagian Cina.”
Kemungkinan Cina akan terlibat secara besar-besaran dalam pembangunan berbagai infrastruktur di ibukota baru, sangat besar.
Dari total biaya sebesar Rp 466 triliun, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp 93.5 triliun (19.2%) dari APBN.
Sisanya berasal dari tukar guling aset pemerintah pusat di Jakarta sebesar Rp 150 triliun, dan KBPU dari dalam dan luar negeri.
Melalui skema KBPU inilah pemerintah Cina akan masuk. Dimulai dari sektor transportasi, dan kemudian masuk ke sektor-sektor lain. Mulai dari perkantoran pemerintah, sampai perumahan dan sektor-sektor penunjang ibukota lainnya.
Sekedar flash back, Cina telah masuk ke berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai proyeknya Rp 81.9 triliun.
Menangnya perusahaan Cina dalam mega proyek transportasi itu menimbulkan persoalan dengan pemerintah Jepang.
Perusahaan Jepang yang jauh lebih berpengalaman dan teruji dalam pembangunan kereta api cepat dikalahkan. Alasannya, pemerintah Jepang mensyaratkan adanya jaminan dana dari pemerintah. Sementara Cina tidak. Business to business.
Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga menilai proposal yang diajukan Cina, tanpa jaminan pemerintah, tidak masuk akal!
Lobi-lobi pemerintah Cina melalui Meneg BUMN Rini Soemarno diduga berada di balik menangnya perusahaan Cina.
Jepang belakangan mendapat kompensasi menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya senilai Rp 60 triliun.
Melalui Japan Internasional Corporation Agency (JICA) Jepang menawarkan fasilitas pinjaman (loan). Diharapkan pembangunan akan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun 2023 sudah akan beroperasi.
Namun proyek ini kelihatannya berpotensi akan kembali memunculkan persoalan baru dalam hubungan pemerintahan Jokowi dengan pemerintah Jepang.
Lagi-lagi Cina yang menjadi penyebabnya.
Dalam pertemuan dengan Luhut, CCRC mengungkapkan keinginan mereka untuk ikut masuk ke proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya.
“Tapi ya tentunya sopan santunnya kami memberikan kesempatan dulu ke Jepang. Kalau Jepangnya tidak memberikan compliance yang baik baru kami lakukan (dengan Cina),” ujarnya Menhub.
Sebaliknya Luhut lebih terbuka dan membuka celah bagi Cina. ”Saya bilang, Jepang juga sudah masuk. Tapi kalau kalian (CRCC) punya “offer” yang lebih bagus, teknologi bagus, ya kita lihat-lihat juga. Tapi Jepang sudah maju sih,” katanya.
Dengan sikap yang sangat agresif dan lobi lebih kuat di pemerintahan Jokowi, dipastikan Cina tak mau membuang kesempatan melepas berbagai proyek Jumbo dalam pembangunan infrastruktur ibukota baru.
Bukan hanya besarnya nilai proyek yang akan mereka raup. Masuk dan “menguasai” ibukota sebuah negara secara politis sangat strategis dan super penting.
Apalagi bila rezim pemerintahan negara tersebut mengundang dan menyediakan karpet merah.
Huanying. Selamat datang di ibukota kami. end (*end)
Penulis: Hersubeno Arief, Wartawan Senior
