Masih banyak pekerjaan urusan dapur, bukan bertempur.
Minta penegakan hukum itu bagus tetapi hukum yang digunakan untuk menggebuk lawan politik, pengkritik atau yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah adalah perilaku hewani atau tirani. Main hakim sendiri namanya.
Pejabat birokrasi mantan politisi anggota DPRD Sulawesi ini kemang harus belajar Konstitusi lagi. Menurut UUD 1945 kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah Hak Asasi Manusia. Namanya freedom of speech. Menyampaikan pandangan mengenai kekeliruan kebijakan Pemerintah itupun dijamin haknya. Beda pandangan juga boleh.
Mendesak Presiden mundur juga legal. Bahkan meminta agar Presiden dipaksa untuk mundur juga sah-sah saja. Semua diatur Konstitusi. Tidak harus dengan berkelahi.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 30 September 2022
